UKL-UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup )

    UKL-UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup )

    Sebagian besar bidang Industri memerlukan UKL UPL, kecuali bidang-bidang tertentu yang Wajib Amdal. Ketentuannya dapat dilihat pada Permen LH Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
    Bagi PMA bidang Industri, UKL UPL adalah syarat mutlak bagi terbitnya IUI- Izin Usaha Industri dari BKPM. Read More »

    Tentang DPKK

    Sesuai PerMenaker : PER.01/MEN/1997 tentang DPKK, setiap pengguna atau pemberi kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing, harus membayar DPKK sebesar USD 100/ bulan kepada Pemerintah c.q Kementrian Tenaga Kerja RI, melalui Bank yang telah ditunjuk. Read More »

    Tentang IMTA Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

    UU No 13. Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Meskipun misalnya tenaga asing itu hanya namanya saja tercantum di akta sebagai Direksi, tetapi tidak bekerja di Indonesia dan tidak mendapatkan gaji dari Indonesia. Pengaturan lebih terperinci mengenai tata cara penggunaan TKA diatur di dalam Permenakertrans No. PER.02/MEN/III/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing . Read More »

    Permendag No. 46

    Mengapa setelah melakukan perpanjangan SIUP, kelas SIUP kami berubah dari Kelas Besar menjadi Menengah? Padahal tidak ada yang berubah pada permodalan yang tertera di akta? Pertanyaan seperti ini kerap muncul ketika sebuah perusahaan menerima sehelai SIUP hasil perpanjangan, tanpa mendapatkan penjelasan terlebih dulu sebelumnya. Read More »