UUG HO – Undang Undang Gangguan- Hinder Ordonantie

    UUG HO – Undang Undang Gangguan- Hinder Ordonantie

    Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

    Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan.

    TUJUAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN untuk :

    1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat;
    2. Mengendalikan gangguan dari kegiatan usaha;
    3. Memberikan kepastian dalam perolehan tempat usaha; dan
    4. Mewujudkan tertib tempat melakukan usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

    KLASIFIKASI USAHA YANG WAJIB UU G HO :

    1. Usaha kecil;
    2. Usaha menengah; dan
    3. Usaha besar.

    BIDANG USAHA WAJIB UUH GO antara lain ( berbeda di setiap daerah, tergantung Perda)

    1. Industri;
    2. Perdagangan;
    3. Ketenagakerjaan;
    4. Kesehatan;
    5. Pariwisata; dan
    6. Jasa lainnya.

    KRITERIA GANGGUAN

    Izin Gangguan didasarkan atas intensitas atau lama gangguan dan sumber gangguan terhadap:

    1. LINGKUNGAN :

    a. Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

    b. SOSIAL KEMASYARAKATAN :
    Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi gangguan terhadap kehidupan masyarakat setempat dan/atau ketertiban umum.

    c. EKONOMI :
    Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
    a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
    b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

    DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGAJUAN PERIZINAN UUG HO :
    a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (1MB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) disertai lampiran gambar;
    b. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;

    c. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;

    d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

    e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab usaha;

    f. Foto copy akta notaris pendirian badan usaha;

    g. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Usaha Perseroan Terbatas dari instansi terkait;

    h. Surat pernyataan dari tetangga yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); dan

    i. Surat Keterangan domisili dari Lurah setempat.

    About the Author

    Leave a Reply