Pendaftaran Penanaman Modal Asing menurut Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Kepala BKPM No 12 tahun 2009, hanya dapat dilakukan di PTSP BKPM, tidak dapat dilakukan di PTSP PDPPM ( Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) ataupun di PTSP PDKPM ( Perangkat Daerah Kota/ Kabupaten Bidang Penamaman Modal) .
Untuk mendirikan PT.PMA-Penanaman Modal Asing diperlukan minimal 2 pemegang saham. Persentase kepemilikan saham asing diperbolehkan mulai dari 5 % sampai dengan 95%, tergantung bidang usaha yang mengacu pada Peraturan Presiden RI No 36 tahun 2010 yang menjelaskan tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dnegan peryaratan di bidang Penanaman Modal.
Penanaman Modal Asing terbagi dalam 2 katagori, yakni jika dalam pelaksanaan modalnya membutuhkan Fasilitas Fiskal, maka diperlukan Izin Prinsip , dan katagori lainnya adalah yang tidak membutuhkan fasilitas fiskal sehingga tidak memerlukan IzinPrinsip.
Fasilitas dimaksud adalah : Fasilitas Impor Mesin, Fasilitas Impor Barang & Bahan, dan Fasilitas Pph Badan.
Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal Asing dapat diajukan oleh :
1. Pemerintah negara lain dan atau warga negara asing dan atau badan usaha asing
2. Pemerintah atau warga negara asing atau badan usaha asing yang bekerja sama dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
Proses pendirian PT. PMA- Penanaman Modal Asing :
1. Menentukan Nama Perusahaan ( siapkan 3 alternative nama)
2. Menentukan Lokasi kantor
3. Menentukan Lokasi Project
4. Data Pemegang Saham & Persentase jumlah Saham
5. Deskripsi Bidang usaha
6. Struktur Organisasi
7. Mendaftarkan untuk mendapatkan Ijin sementara ke BKPM
8. Membuat Akta Pendirian
9. Mengurus Domisili Perusahaan
10. Mengajukan pengesahan ke Kehakiman
11.Mengajukan Izin Prinsip
13.Mengajukan NPWP & SPPKP
14. Mengajukan TDP
15. Mengajukan IUT
Dokumen yang diperlukan :
1. Akta pendirian Perusahaan asing( jika pemegang saham perusahaan asing )
2. Paspor Presdir perusahaan asing ( jika pemegang saham perusahaan asing )
3. Paspor warga negara asing
4. Bukti sewa gedung
5. Peta lokasi kantor
6. Copy KTP & NPWP Warga negara Idonesia
