Jasa Pengurusan Izin Kerja Tenaga Asing dan KITAS

Jasa Pengurusan Izin Kerja Tenaga Asing dan KITAS

 

Di masa New Normal, tata cara perolehan Izin kerja dan Izin Tinggal bagi Tenaga Asing pun turut berubah.
Perubahan yang paling mendasar pertama adalah, untuk mendapatkan Visa Tinggal Terbatas, jika calon TKA berada di luar negeri maka tidak lagi berkewajiban untuk mengambil Visa di KBRI setempat, melainkan mereka akan langsung mendapatkan E_ Visa, Visa Elektronik yang diperoleh secara online .
Yang kedua, E Visa untuk kerja bisa juga diperoleh oleh WNA yang posisinya berada di Indonesia . Atau kita sebut sebagai Onshore Visa.
Setelah Visa diperoleh, tahapan berikutnya untuk proses Kitas sama seperti sebelumnya.
Info lebih lengkap silakan menghubungi PT PBS

MEMAHAMI KODE HS CODE

MEMAHAMI KODE HS CODE

 

Apa itu HS Code?

HS Code adalah sistem klasifikasi barang perdagangan dunia untuk mempermudah menetapkan tarif, mencatat transaksi perdagangan, mengontrol transportasi, dan melaporkan data statistik perdagangan.

Saat ini HS Code menjadi dasar pengklasifikasian produk ekspor-impor di Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang menjelaskan tarif per produk.

Terdapat beberapa tujuan HS Code ini, yaitu:

  • Memberikan keseragaman dalam klasifikasi produk ekspor-impor yang sistematis
  • Memudahkan pengumpulan data dan laporan statistik ekspor-impor
  • Memberikan sistem yang resmi secara internasional dalam pemberian kode, penjelasan, dan klasifikasi untuk masing-masing produk perdagangan ekspor-impor

Bagaimana membaca HS Code?

Ingat, bahwa hanya enam digit yang digunakan secara bersamaan oleh seluruh negara untuk mengklasifikasi produk perdagangan internasional. Tiap negara dapat mengembangkan HS Code ini lebih dari enam digit untuk menjadi lebih spesifik sesuai kebijakan pemerintah (namun tetap harus menggunakan pedoman HS Code enam digit ini). Kita lihat di Indonesia, sistem penggolongan barang perdagangan pernah menggunakan sistem sepuluh digit dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang menjabarkan lebih rinci dari enam digit HS Code. Akan tetapi, per 1 Maret 2017 HS Code di Indonesia mengikuti AHTN dari ASEAN yang menggunakan sistem delapan digit. Berikut adalah penjabaran dari digit HS Code.

  • 2 digit pertama merupakan Bab pengkalisifikasian utama.

Contoh: 09 = Kopi, Teh, Maté, dan Rempah-Rempah.

  • 4 digit pertama merupakan Pos yang mengidentifikasi pengelompokan dalam suatu Bab.

Contoh: 09.01 = Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.

  • 6 digit pertama merupakan Sub-Pos yang menjelaskan secara spesifik tipe produk dalam suatu Pos.

Contoh: 09.01.11 = Kopi, tidak digongseng; Tidak dihilangkan kafeinnya.

  • 8 digit pertama merupakan Sub-pos yang berlaku pada ASEAN dan juga Indonesia, berasal dari teks ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN). Pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan (BM, PPN, PPnBM, atau Cukai) serta ada tidaknya peraturan tata niaganya.

Contoh: 09.01.11.10 = Kopi, tidak digongseng; Tidak dihilangkan kafeinnya; Arabika WIB atau Robusta OIB

Bagaimana Cara Mencari tahu HS Code?

Melalui portal INSW (Indonesia National Single Window)

  • Masuk ke https://intr.insw.go.id/
  • Klik menu INDONESIA NTR di Toolbar lalu pilih HS CODE INFORMATION.
  • Klik di bagian parameter pilih BTBMI – Description in Indonesian.
  • Masukkan kata pada Key words dalam Bahasa Indonesia, contoh “kopi”.
  • Klik ‘SEARCH’ dan akan muncul berbagai macam jenis HS code dengan konten kopi.
  • Cari HS Code yang dibutuhkan. Cari dan klik kode yang memuat delapan digit angka.
  • Akan muncul besarnya Bea Masuk, PPN, PPH, dan Larangan atau Pembatasan (Lartas).
PKRT – PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

PKRT – PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Jenis  barang apa saja yang termasuk dalam katagori PKRT dan membutuhkan Izin Edar  PKRT ?

Semua alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum.  Bisa produk dalam negeri ataupun produk impor.

Saat mengajukan Izin Edar ada biaya resmi yang harus dibayar sesuai kelas resiko dari jenis barang.   Berikut ini adalah  Klasifikasi berdasarkan kelas resiko yang akan menentukan besaran biaya PNBP

  1. 1. Kelas I (Resiko rendah)

PKRT yang pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti  iritasi,  korosif,  karsinogenik.   PKRT  ini  sebelum beredar  perlu  mengisi  formulir  pendaftaran  tanpa  harus  disertai hasil pengujian laboratorium. Contoh: kapas , tissue

  1. 2. Kelas II (Resiko sedang)

PKRT yang pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi  formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan disertai hasil pengujian laboratorium. Contoh: Deterjen, Alkohol.

  1. 3. Kelas Ill (Resiko Tinggi)

PKRT yang mengandung Pestisida  dimana  pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik.  PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan, melakukan pengujian pada laboratorium yang telah ditentukan serta telah mendapatkan persetujuan dan KOMISI PESTISIDA Contoh: Anti nyamuk bakar, repelan.

Bagaimana  cara mendapatkan Izin Edar PKRT?

Info lengkap,  hubungi PT PBS