PENGURUSAN IZIN INDUSTRI AIR MINUM  DALAM KEMASAN

PENGURUSAN IZIN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN

Selain fisik pabrik sesuai standar  SNI,  untuk memperoleh Izin  edar  BPOM Air minum dalam kemasan, maka perlu disiapkan  hal berikut :

  1. Akta ( CV/ PT) dengan   Bidang Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan
  2. NIB RAB, IZIN INDUSTRI RAB
  3. SIPA ( Surat Izin Pengambilan Air Baku)
  4. IMB
  5. Pendaftaran Merk
  6. ISO
  7. SNI
  8. BPOM
  9. Sertifikat Halal

Kami bantu anda  mempersiapkan seluruh point  di atas

 

 

 

KPPA- Kantor Perwakilan Perdangan Asing

KPPA- Kantor Perwakilan Perdangan Asing

KPPA- KANTOR PERWAKILAN PERDAGANGAN ASING
Apa yang bisa dilakukan oleh KPPA?
• Memperkenalkan, mempromosikan dan memasarkan barang yang diproduksi oleh perusahaan induk, serta memberikan informasi, atau arahan untuk penggunaan dan impor barang kepada perusahaan atau pengguna di Indonesia.
• Melakukan penelitian pasar dan pengawasan di Indonesia untuk penjualan barang-barang domestik yang diproduksi oleh perusahaan induk.
• Melakukan riset pasar pada barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan induk di luar negeri (yang menunjuk perusahaan di Indonesia) serta memberikan informasi tentang ketentuan ekspor barang kepada perusahaan di Indonesia.
• Menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan induk di Indonesia untuk ekspor barang.
• KPPA dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan dan transaksi penjualan seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim, dll.
• KPPA dapat beroperasi di ibukota provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
• KPPA harus berlokasi di gedung Perkantoran
• Dalam hal Eksekutif Perwakilan adalah orang asing, ia harus mendapatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Izin Kerja untuk tinggal dan bekerja di Indonesia.

#KPPA #kantorperwakilanperdaganganasing

PMA

A. Pendirian

Waktu Proses : 40 hari kerja
Pengurusan Dokumen

  1. Pesan Nama Perusahaan.
  2. Pendaftaran Penanaman Modal.
  3. Akte Notaris Pendirian Perusahaan.
  4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan.
  6. SK Pengesahan Akta Pendirian Menkum dan HAM.
  7. Izin Prinsip Penanaman Modal.
  8. TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Read More »