Menu

Category Archives:
Izin Usaha

Home / News / Izin Usaha
082298946702-Konsultan Biro Perjalanan Wisata

082298946702-Konsultan Biro Perjalanan Wisata

Anda bermaksud membuka usaha BPW – Biro Perjalanan Wisata?

Pahami terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan izin usaha Biro Perjalanan Wisata (izin travel agent). Izin tersebut dapat diajukan ke Dinas Perizinan daerah tingkat II atau setingkat Kabupaten/Kota. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendirikan PT dengan Maksud dan tujuan yang sesuai .

Jika ingin Biro Perjalanan Wisata anda berkembang, maka sangat disarankan untuk mendapatkan Sertifikat BPW dari Kementrian Pariwitasa.

Kami siap membimbing anda mempersiapkan semua syarat yang dibutuhkan untuk proses Audit oleh tim auditor yang ditunjuk Kemenpar. Sehingga BPW anda layak mendapatkan sertifikat BPW yang dimaksud.

082298946766- SIUJPT- Surat Ijin Usaha Jasa Transportasi

082298946766- SIUJPT- Surat Ijin Usaha Jasa Transportasi

Apa yang harus diperhatikan ketika usaha anda akan mengurus SIUPJT-Surat Ijin Usaha Jasa Transportasi ?

  1. Pastikan Akta Pendirian hanya mencantumkan jenis Usaha : Jasa Usaha Transportasi
  2. Modal Dasar Minimal 1,2 M , dengan Modal Disetor 25%
  3. Bukti Setoran ke Bank 25 % dari Modal Dasar
  4. NPWP & TDP dengan KLBI : 52291 ( Jasa usaha Transportasi)
  5. Surat Sewa Kantor / Bukti kepemilikan jika milik Perusahaan
  6. Inventaris kantor minimal 1 buah kendaraan roda 4 ( kantor boleh sewa dr pribadi)
  7. Foto Kantor Tampak Depan, dan foto ruangan kantor
  8. Sertifikat tenaga Ahli bidang Jasa Transportasi /PPJK -Asli

Permohonan disampaikan ke PTSP Provinsi , dengan lama proses sekitar 3 minggu.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

  1. nama perusahaan;
  2. lokasi dan luas wilayah;
  3. rencana umum tata ruang;
  4. jaminan kesungguhan;
  5. modal investasi;
  6. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  7. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  8. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  9. jenis usaha yang diberikan;
  10. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  11. perpajakan;
  12. penyelesaian perselisihan;
  13. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  14. amdal.