PENGURUSAN SERTIFIKAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN CNG, LNG, LPG :

PENGURUSAN SERTIFIKAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN CNG, LNG, LPG :

Untuk memperoleh Sertifikat Izin Usaha Pengangkutan dari kementrian ESD, dan BPKM ,  perlu melampirkan ini .

  1. Akte pendirian/ Perubahan & SK , NIB RBA, SIUP OSS  RAB,  NPWP
  2. Scan  STNK dan serta buku Uji kendaraan
  3. MSDS atau material safety data sheet
  4. Standar prosedur Emergency response atau penanggulangan keadaan darurat
  5. Preliminary Feasibility Test tentang kualifikasi Kelayakan kendaraan
  6. MOU dengan pemakai jasa
  7. Buku KIR/ buku uji berkala dan STNK kendaraan yang digunakan, Surat keterangan kalibrasi alat ukur yang dikeluarkan atau direkomendasikan langsung dari direktorat metrologi,Kemendag
  8. Penjelasan  rencana,  jenis, kapasitas dan jumlah sarana pengangkutan serta teknologi yang akan digunakan . Rencana mutu produk atau standar produk yang akan diangkut

 

PENGURUSAN IZIN INDUSTRI AIR MINUM  DALAM KEMASAN

PENGURUSAN IZIN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN

Selain fisik pabrik sesuai standar  SNI,  untuk memperoleh Izin  edar  BPOM Air minum dalam kemasan, maka perlu disiapkan  hal berikut :

  1. Akta ( CV/ PT) dengan   Bidang Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan
  2. NIB RAB, IZIN INDUSTRI RAB
  3. SIPA ( Surat Izin Pengambilan Air Baku)
  4. IMB
  5. Pendaftaran Merk
  6. ISO
  7. SNI
  8. BPOM
  9. Sertifikat Halal

Kami bantu anda  mempersiapkan seluruh point  di atas

 

 

 

IT PI PREKURSOR NON FARMASI

IT PI PREKURSOR NON FARMASI

Apakah bisa mengimpor Prekursor Non Farmasi?

Bisa, caranya  Perusahaan harus mengantungi izin

Terlebih dulu sebagai  IT – Importir Terdaftar  Prekursor Non Farmasi.

Kemudian ajukan  PI- Perizinan Impor Prekursor Non Farmasi

Dengan syarat utama telah memperoleh Rekomendasi dari BNN dan Bareskrim.

Info lebih lanjut silakan  menghubungi kami.

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BAHASA INDONESIA

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BAHASA INDONESIA

Sesuai Permendag No 73 tahun 2015 tentang pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada barang, bahwa  pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri , wajiib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia .

Kewajiban ini dilakukan  oleh :  Produsen  ataupun Importir

Adapun jenis barang  yang wajib mencantumkan label adalah :

  1. Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika
  2. Barang bahan bangunan
  3. Barang keperluan kendaraan bermotor ( suku cadangdan lainnya)
  4. Barang tekstil dan produk tekstil
  5. Barang Lainnya

Proses pendaftaran label selengkapnya  silakan menghubungi  PT PBS

Email : cs@ptpbs.co.id

 

Jasa Pengurusan Izin Kerja Tenaga Asing dan KITAS

Jasa Pengurusan Izin Kerja Tenaga Asing dan KITAS

 

Di masa New Normal, tata cara perolehan Izin kerja dan Izin Tinggal bagi Tenaga Asing pun turut berubah.
Perubahan yang paling mendasar pertama adalah, untuk mendapatkan Visa Tinggal Terbatas, jika calon TKA berada di luar negeri maka tidak lagi berkewajiban untuk mengambil Visa di KBRI setempat, melainkan mereka akan langsung mendapatkan E_ Visa, Visa Elektronik yang diperoleh secara online .
Yang kedua, E Visa untuk kerja bisa juga diperoleh oleh WNA yang posisinya berada di Indonesia . Atau kita sebut sebagai Onshore Visa.
Setelah Visa diperoleh, tahapan berikutnya untuk proses Kitas sama seperti sebelumnya.
Info lebih lengkap silakan menghubungi PT PBS

MEMAHAMI KODE HS CODE

MEMAHAMI KODE HS CODE

 

Apa itu HS Code?

HS Code adalah sistem klasifikasi barang perdagangan dunia untuk mempermudah menetapkan tarif, mencatat transaksi perdagangan, mengontrol transportasi, dan melaporkan data statistik perdagangan.

Saat ini HS Code menjadi dasar pengklasifikasian produk ekspor-impor di Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang menjelaskan tarif per produk.

Terdapat beberapa tujuan HS Code ini, yaitu:

  • Memberikan keseragaman dalam klasifikasi produk ekspor-impor yang sistematis
  • Memudahkan pengumpulan data dan laporan statistik ekspor-impor
  • Memberikan sistem yang resmi secara internasional dalam pemberian kode, penjelasan, dan klasifikasi untuk masing-masing produk perdagangan ekspor-impor

Bagaimana membaca HS Code?

Ingat, bahwa hanya enam digit yang digunakan secara bersamaan oleh seluruh negara untuk mengklasifikasi produk perdagangan internasional. Tiap negara dapat mengembangkan HS Code ini lebih dari enam digit untuk menjadi lebih spesifik sesuai kebijakan pemerintah (namun tetap harus menggunakan pedoman HS Code enam digit ini). Kita lihat di Indonesia, sistem penggolongan barang perdagangan pernah menggunakan sistem sepuluh digit dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) yang menjabarkan lebih rinci dari enam digit HS Code. Akan tetapi, per 1 Maret 2017 HS Code di Indonesia mengikuti AHTN dari ASEAN yang menggunakan sistem delapan digit. Berikut adalah penjabaran dari digit HS Code.

  • 2 digit pertama merupakan Bab pengkalisifikasian utama.

Contoh: 09 = Kopi, Teh, Maté, dan Rempah-Rempah.

  • 4 digit pertama merupakan Pos yang mengidentifikasi pengelompokan dalam suatu Bab.

Contoh: 09.01 = Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.

  • 6 digit pertama merupakan Sub-Pos yang menjelaskan secara spesifik tipe produk dalam suatu Pos.

Contoh: 09.01.11 = Kopi, tidak digongseng; Tidak dihilangkan kafeinnya.

  • 8 digit pertama merupakan Sub-pos yang berlaku pada ASEAN dan juga Indonesia, berasal dari teks ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN). Pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan (BM, PPN, PPnBM, atau Cukai) serta ada tidaknya peraturan tata niaganya.

Contoh: 09.01.11.10 = Kopi, tidak digongseng; Tidak dihilangkan kafeinnya; Arabika WIB atau Robusta OIB

Bagaimana Cara Mencari tahu HS Code?

Melalui portal INSW (Indonesia National Single Window)

  • Masuk ke https://intr.insw.go.id/
  • Klik menu INDONESIA NTR di Toolbar lalu pilih HS CODE INFORMATION.
  • Klik di bagian parameter pilih BTBMI – Description in Indonesian.
  • Masukkan kata pada Key words dalam Bahasa Indonesia, contoh “kopi”.
  • Klik ‘SEARCH’ dan akan muncul berbagai macam jenis HS code dengan konten kopi.
  • Cari HS Code yang dibutuhkan. Cari dan klik kode yang memuat delapan digit angka.
  • Akan muncul besarnya Bea Masuk, PPN, PPH, dan Larangan atau Pembatasan (Lartas).
PKRT – PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

PKRT – PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Jenis  barang apa saja yang termasuk dalam katagori PKRT dan membutuhkan Izin Edar  PKRT ?

Semua alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum.  Bisa produk dalam negeri ataupun produk impor.

Saat mengajukan Izin Edar ada biaya resmi yang harus dibayar sesuai kelas resiko dari jenis barang.   Berikut ini adalah  Klasifikasi berdasarkan kelas resiko yang akan menentukan besaran biaya PNBP

  1. 1. Kelas I (Resiko rendah)

PKRT yang pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti  iritasi,  korosif,  karsinogenik.   PKRT  ini  sebelum beredar  perlu  mengisi  formulir  pendaftaran  tanpa  harus  disertai hasil pengujian laboratorium. Contoh: kapas , tissue

  1. 2. Kelas II (Resiko sedang)

PKRT yang pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi  formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan disertai hasil pengujian laboratorium. Contoh: Deterjen, Alkohol.

  1. 3. Kelas Ill (Resiko Tinggi)

PKRT yang mengandung Pestisida  dimana  pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik.  PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan, melakukan pengujian pada laboratorium yang telah ditentukan serta telah mendapatkan persetujuan dan KOMISI PESTISIDA Contoh: Anti nyamuk bakar, repelan.

Bagaimana  cara mendapatkan Izin Edar PKRT?

Info lengkap,  hubungi PT PBS

 

Impor Bahan Berbahaya- B2

Impor Bahan Berbahaya- B2

 

Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

Siapa yang boleh mengimpor B2? Yang bisa mengimpor B2 adalah perusahaan importir pemegang APIU maupun Produsen pemegang APIP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Perindustrian dan mendapatkan Perizinan Impor B2 dari Kementrian Perdagangan.

Bagaimana cara menjadi importir B2? Selain kelengkapan legalitas perusahaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk info lebih lanjut silakan kontak kami
 
 
PI BPO – Persetujuan Impor BPO ( Bahan Perusak Ozon)

PI BPO – Persetujuan Impor BPO ( Bahan Perusak Ozon)

PI BPO adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor BPO Jenis  yang diperbolehkan diimpor.

BPO sebagaimana hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U atau perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat PI BPO dan Menteri.

Syarat  PI  BPO :

  1. NIB;
  2. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida;
  3. Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk yang diperoleh secara elektronik dan portal INSW;
  4. Laporan realisasi impor BPO tahun sebelumnya;
  5. Rencana distribusi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; dan
  6. Rencana kebutuhan produksi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

PI BPO berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U yang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk didistribusikan kepada distributor, pengecer, dan pengguna akhir

Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya.       Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dilarang memperdagangkan dan/ atau memindahtangankan BPO yang diimpornya.

Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut:

  1. Belawan di Medan;
  2. Tanjung Priok di Jakarta;
  3. Merak di Cilegon;
  4. Tanjung Emas di Semarang;
  5. Tanjung Perak di Surabaya; dan
  6. Soekarno Hatta di Makassar.
FIX  PRODUK DIGITAL BISA DAPAT SIUPL

FIX PRODUK DIGITAL BISA DAPAT SIUPL

Para pengusaha MLM produk digital, kini bisa mengantongi dua izin sekaligus yakni SIUPL dan SIUP PMSE .
Hal ini merujuk pada PP No. 71 Tahun 2019 , dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ada dua hal pokok diatur di sini: Pertama, setiap pelaku usaha daring wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Kedua, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), termasuk marketplace dan e-commerce diwajibkan untuk menyerahkan seluruh data transaksinya kepada pemerintah.
Menilik aturan di atas , maka untuk semua model binis MLM yang menggunakan Web sebagai sarana/ alat transaksi produknya meskipun produk tersebut bukan merupakan produk digital, tetap wajib mendaftarkan usahanya sebagai PSE dan wajib mengantongi SIUPPMSE.
PT PBS membantu pengusaha MLM produk digital untuk mendapatkan SIUPL sekaligus tanda daftar PSE Kominfo dan Persetujuan SIUPMSE dari Kementrian Perdagangan .
Dan juga membantu pengusaha MLM produk konvensional non digital yang menggunakan web sebagai sarana transaksi untuk mendapatkan SIUPL, Tanda daftar PSE Kominfo dan Persetujuan SIUPMSE dari Kementrian Perdagangan .
#siupl #siupmse #mlmprodukdigital #siuplprodukdigital #psekominfo
www.ptpbs.co.id
082298946766